Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti berbagai hambatan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Provinsi Jawa Tengah.

“Masalah pendidikan di Jawa Tengah sebenarnya masih berada di bawah standar. Rata-rata sekolahnya masih belum memuaskan jika dibandingkan secara nasional, padahal Jawa Tengah adalah provinsi yang cukup sentral,” ujar Himmatul, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).

Himmatul menyoroti persoalan serius pada lulusan SMK, yang menurut data masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi tersebut. Masalah ini, menurutnya, tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang dinilai tidak memadai.

“Tadi kami menerima banyak masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan. Salah satu kendala utama adalah peralatan praktik di SMK yang sudah usang. Akibatnya, lulusan SMK sering kali gagap teknologi saat masuk ke dunia industri karena teknologi yang mereka pelajari di sekolah sudah tertinggal jauh,” jelasnya.

Himmatul menekankan pentingnya pembaruan infrastruktur pendidikan di SMK agar selaras dengan perkembangan dunia industri dan usaha. Ia berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera melakukan investasi untuk modernisasi alat-alat praktik dan fasilitas pendukung lainnya.

“SMK seharusnya mencetak tenaga kerja siap pakai. Tapi jika peralatannya tertinggal, lulusan kita akan kesulitan bersaing. Pembaruan sarana prasarana sangat penting agar kompetensi lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Komisi X DPR RI, kata Himmatul, berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui kebijakan, pengawasan, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. (skr/aha)